Sidoarjo - Dalam rangka internalisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas, BHP Surabaya menggelar agenda Penguatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), pagi ini (17/2).
Bertempat di Aula Balai Harta Peninggalan Surabaya, agenda pagi ini dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur dan Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur.
Kepala BHP Surabaya, Hendra Andy Satya Gurning menyampaikan pentingnya mekanisme pengawasan dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat. Hendra menjelaskan bahwa tema penguatan ini dipilih mengingat adanya potensi risiko terbesar terkait dengan pemahaman masyarakat yang sering kali keliru tentang tugas dan fungsi BHP.
“Selama ini sering terjadi mispersepsi, sehingga terjadi pengaduan yang perlu adanya manajemen dengan baik,” ujarnya saat mengawali sambutan.
Hendra juga mengungkapkan bahwa meski tantangan besar, BHP tetap semangat dalam membangun zona integritas yang akan memberikan dampak positif bagi pelayanan publik.
Sementara itu, Kakanwil Kemenkum Jatim, Haris Sukamto menekankan agar tim harus solid satu komando agar cita-cita organisasi tercapai sehingga pelayanan kepada masyarakat akan lebih baik.
“Saya hanya ingin mengingatkan, tugas kita selaku Pegawai Negeri Sipil dan sebagai ASN, itu kita punya struktur organisasi yang jelas. Dan Ketika pimpinan ingin mewujudkan sesuatu, itu seluruh tim dibawahnya harus turut serta,” terangnya.
Kakanwil juga mengajak jajaran pegawai BHP Surabaya agar menata hati dan batin untuk bergerak bersama masuk dalam satu wadah yaitu organisasi yang bebas dari korupsi.
“Maka dari itu, pimpinan sangat penting sebagai barometer untuk menyusun sebuah strategi dan mengangkat sebuah tim yang kuat dan mampu menggerakkan organisasi. Tim dibawah satu komando yang akan menyelesaikan terkait dengan Zona Integritas,” pungkasnya. (Humas BHP Surabaya)
